Ketika Oposisi menjadi Pemerintah

Semua sudah tahu hasil dari pemilu kemarin, dimana PDIP menempati urutan nomor 1, diikuti Golkar dan Gerindra ditempat kedua dan ketiga. Semenjak tahun 2004 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selalu menjadi partai oposisi, dan saat ini berpeluang besar untuk menjadi partai yang akan memegang pemerintahan Indonesia. Memang pengaruh dari Bapak Jokowi sangat terasa pada pemilu kali ini. Mungkin banyak masyarakat yang berpikiran ingin meilih Jokowi tapi bukan memilih caleg partai tempat Jokowi bernanung. 

Selama lebih dari 10 tahun PDIP merupakan partai oposisi yang sangat keras menolak untuk menaikkan harga BBM PSO (Public Obligation Service) alias subsidi. Mereka selalu bersikukuh kenaikan harga BBM bukanlah jalan yang harus ditempuh untuk menutupi kebocoran kas pemerintah akibat subsidi BBM. Berbagai alasan selalu dikemukakan oleh PDIP untuk menahan kenaikan BBM subsidi. Menurut salah satu kadernya, "Seharusnya pemerintah bisa untuk mengelola dan menghemat distribusi BBM dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pemerintah dinilai tidak serius untuk melakukan konversi ke bahan bakar alternatif". Nah begitu kata salah satu kadernya yang cukup terkenal.

(Demontrasi para kader PDIP ketika BBM akan dinaikan pemerintah, tahun 2013)

Menurut penulis, masyarakat saat ini sudah terlalu nyaman dengan kondisi BBM yang murah meriah ini. Meskipun pemerintah berupaya untuk melakukan konversi, jika harga premium masih sangat murah, mungkin sangat sedikit yang mau melakukan konversi tersebut. Karena untuk melakukan konversi BBM ke gas saja, setiap mobil harus dipasang converter kit yang harganya cukup mahal. Masyarakat harus dibuat tidak nyaman terlebih dahulu, sehingga mereka mulai berpikir untuk mencari alternatif yang lebih murah dan baik. Contohnya ketika konversi minyak tanah ke LPG, masyarakat sangat merasakan dampak positifnya. Ketika dihitung penggunaan per bulannya, masyarakat mendapatkan selisih harga yang cukup signifikan. Selain itu, minyak tanah menghasilkan jelaga pada wajan, sedangkan gas sangat bersih. Ketika manusia berada dalam kondisi tertekan pasti akan mencari jalan yang lebih baik dan murah lagi.

(Beberapa taxi yang sudah menggunakan BBG sebagai bahan bakarnya)

Saat ini, para partai politik sedang dalam proses lobi-melobi untuk menentukan siapakah capres dan cawapres dari masing-masing koalisi ini. Akan sangat menarik jika Partai PDIP memegang pemerintahan yang akan datang. Dapat dilihat, saat pemilu kali ini tidak ada caleg ataupun capres yang berani untuk menjanjikan untuk tidak menaikkan harga BBM di 5 tahun yang akan datang. Semua capres dan caleg yang berkampanye tahu kondisi energi di Indonesia sudah masuk tahap krisis. Dimana untuk memenuhi kebutuhan BBM saja negara kita harus import ke negara lain. Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang harus paham betul masalah ketahanan energi Indonesia. Bayangkan saja jika negara ini perang dengan Singapur, dengan mudahnya segala jalur impor bahan bakar minyak dan gas yang kita impor, dapat dihentikan oleh negara tersebut. Saat ini, jika terjadi kelangkaan BBM 1-2 hari di suatu wilayah, warga akan antri panjang dan berebutan untuk dapat mendapatkan BBM tersebut. Ketika kondisi perang terjadi dan pasokan import BBM kita terganggu, kelangkaan BBM bisa mencapai 1-2 bulan. Mungkin yang terjadi bukan hanya berebutan, namun juga bisa saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan BBM. Mungkin bahasa penulis terkesan berlebihan, namun hal ini mungkin saja terjadi melihat ketergantungan rakyat Indonesia yang sangat tinggi pada BBM ini.

(Antrian kendaraan roda dua ketika terjadi kelangkaan BBBM)

Harapan yang penulis inginkan pada pemilu kali ini. Siapapun pemenangnya, harapan penulis pemerintah akan lebih peduli dan memprioritaskan kepentingan suplai energi nasional dibandingkan hal apapun. Pemerintah dapat menyetarakan pembagian listrik di seluruh Indonesia. BBM subsidi sudah tidak dijadikan lagi alat politik bagi pemerintah ataupun oposisi.